Nekat Melanggar akan Diberi Surat Tilang Depok & Bekasi Berlaku Hari Ini PSBB Bogor

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk lima wilayah yakni Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Adapun penetapan PSBB ini berlaku selama 14 hari yang sudah dimulai hari ini, Rabu (15/4/2020). PSBB inidiberlakukan untuk mencegah penyebaranvirus corona atauCovid 19 di Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, nantinya akan mengeluarkan surat tilang kepada masyarakat yang melanggar aturan PSBB. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Rabu (15/4/2020). Dedie Rachim menyebut, terkait pemberian sanksi sudah dibahas oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil denganKapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi.

"Jadi tadi Gubernur dan Kapolda Jabar, yang pertama terkait dengan metode pemberian penilangan." "Bentuknya semacam kartu pelanggaran," papar Dedie. Ia menambahkan, terkait sanksi yang diberikan masih dirumuskan lebih lanjut apakah bentuknya semacam tilang.

Dedie pun menekankan, pemberian sanksi tersebut tengah dirumuskan oleh Kapolda Jabar. Sementara itu, ia mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dalam pemberian sanksi untuk masyarakat yang melanggar PSBB. "Tetapi kita menunggu Insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah ada langkah langkah," ujar Dedie.

"Untuk penindakan hukum dari sisi lalu lintas atau pelanggaran." "Terkait kapasitas penumpang dan pemakaian masker," sambungnya. Lebih lanjut, Dedie menjelaskan proses yang dilakukan Kota Bogor di hari pertama penerapan PSBB.

"Jadi sejak semalam kita persiapan sampai pukul 03.00 WIB dini hari terkait dengan pembangunan posko posko." "Untuk memastikan bahwa PSBB di Kota Bogor bisa kita kontrol arus lalu lintas dulu," jelasnya. Dediejuga memaparkan, tadi pagi sudah melakukan pengecekanterhadap transportasi umum.

Ia didampingi Ridwan Kamil,Rudy Sufahriadi, danPangdam III/Siliwangi, Mayjen Nugroho Budi Wiryanto. "Mulai tadi pagi kami bersama Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar, dan Pangdammelakukan pemantauan langsung ke stasiun Bogor," ujar Dedie. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan adanya social dan physical distancing di gerbong kereta api.

Baik itu perjalanan dari Bogor menuju Jakarta maupun sebaliknya dipastikan bisa terpenuhi. Dedie menambahkan, selama ini pihaknya khawatir dengan jumlah penumpang yang masih banyak di stasiun saat wabah virus corona yang semakin merebak. Lima kepala daerah yang menerapkan kebijakan tersebut sepakat meminta aktivitas transportasi kereta rel listrik (KRL) supaya dihentikan untuk mendukung berjalannya PSBB.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, lima kepala daerah tersebut secara kolektif sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, dan Menteri Perhubungan. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (15/4/2020). Rahmad Effendi menyebut,keputusan tersebut terpaksa harus diambil menyusul adanya penumpukan calon penumpang pada beberapa stasiun di lima wilayah tersebut.

Khususnya penumpukan calon penumpang terjadi pada hari Senin (13/4/2020) pagi. Menurutnya, hal seperti itu dirasa justru bisa membuat penerapan PSBB menjadi tidak efektif. "Karena kemarin dikoordinir oleh Wakil Wali Kota Bogor, maka kita bikin surat, lima daerah ini kepada Pak Gubernur," ujarnya.

"Pak Gubernur nanti bikin surat kepada Menteri Perhubungan, karena di situ ada overlap," jelas Rahmat Effendi. Rahmat juga menjelaskan jika sebelumnya Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim sudah mengusulkan hal itu. Dedie Rachim meminta transportasi itu dihentikan kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Jabodetabek pada Senin (13/4/2020).

Sementara tanggapan dari pihak KCI sendiri, menurut Rahmat Effendi juga tidak merasa keberatan jika untuk kebaikan semuanya. Adapun pihak KCI akan mengikuti permintaan dari pemerintah daerah. "KCI sih sudah mengikuti apa yang daerah mau dan apa yang daerah anggap penting," ungkap Rahmat.

Kendati demikan, Rahmat Effendi menyadari untuk mewujudkan kebijakan tersebut tentunya membutuhkan proses. Apalagi KRL tersebut bukan hanya di bawah kendali Pemerintah Jawa Barat. Tetapi juga di bawah kendali dari Pemerintah DKI Jakarta.

Termasuk juga tergantung keputusan dari Menteri Perhubungan. "Tetapi kan tentunya harus ada proses," tandasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*